Menularkan Kebaikan melalui JKN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Kotawaringin Timur akan mendaftarkan semua penduduk yang belum terkaver Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tanpa memandang status sosial. Iuran bagi warga mampu maupun warga miskin akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Pemkab Kotawaringin Timur dikejar waktu untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) per 1 November 2018. Beragam upaya dilakukan. Mulai dari integrasi jamkesda ke dalam JKN, penerbitan Instruksi Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dan menyiapkan Peraturan Daerah Kotawaringin Timur tentang JKN yang Dibiayai oleh APBD.

Sejak awal 2017, Pemkab Kotawaringin Timur berupaya mengintegrasikan 24 ribu peserta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam program JKN. Namun, proses integrasi tersendat karena proses verifikasi warga miskin berjalan lambat. Hingga akhir Juli 2018, hanya 6.000-an peserta Jamkesda yang terintegrasi JKN.   

Selain integrasi JKN, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi menerbitkan Instruksi Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Isinya, bupati menginstruksikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotawaringin Timur untuk mensyaratkan kepesertaan JKN bagi badan usaha yang melakukan proses perizinan terkait usaha dan perpanjangan izin terkait usaha. Artinya, seluruh badan usaha wajib mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarga ke dalam JKN.

”Langkah-langkah di atas sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai target UHC per 1 November 2018,” kata Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi di Sampit.

Kenyataannya, masih banyak warga yang belum terkaver JKN. Data BPJS Kesehatan Cabang Sampit tercatat, penduduk Kotawaringin Timur yang belum terdaftar JKN per 31 Juli 2018 mencapai 93.729 jiwa atau 22,89 persen dari total penduduk 409.502 jiwa. Sedangkan yang sudah menjadi peserta JKN 315.773 jiwa atau 77,11 persen. Untuk mencapai UHC, minimal 95 persen penduduk harus  terkaver JKN.  

Melihat masih banyak masyarakat yang belum terkaver JKN, DPRD Kotawaringin Timur tak tinggal diam. Legislatif berinisiatif menyusun Peraturan Daerah tentang JKN yang Dibiayai oleh APBD. Dengan peraturan ini, nantinya Pemkab Kotawaringin Timur tidak perlu lagi memandang status sosial dalam menyalurkan dana penerima bantuan iuran (PBI) program JKN. Bagi warga ekonomi menengah atas yang belum terdaftar, diperbolehkan menjadi peserta PBI dengan layanan kelas III.   

”Tak perlu verifikasi warga miskin lagi. Kami ingin menyediakan regulasi sesederhana mungkin. Kalau si kaya mau layanan kelas III, boleh saja masuk peserta PBI yang dibiayai pemkab. Tapi kalau tidak mau kelas III, harus daftar sendiri di kelas I atau kelas II`. Jadi, tak ada alasan lagi tidak ikut JKN,” kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kotawaringin Timur Dadang H Syamsu, Kamis (23/8/2018).       

Perda tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kebijakan pembiayaan JKN. Tujuannya, agar tersedia dana iuran pembiayaan program JKN bagi penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibiayai oleh APBD dengan jumlah tercukupi, serta tersalurkan secara adil dan merata.     

Ada tiga persyaratan penerima program ini. Penduduk yang diusulkan pemda sebagai peserta JKN harus memiliki kartu KK dan/atau KTP elektronik, bukan penerima upah, dan belum terdaftar sebagai peserta JKN. Perda ini telah rampung dibahas oleh DPRD. ”Kami optimis perda ini bisa ditetapkan dan dilaksanakan pada awal September 2018,” ucap Dadang H Syamsu.   

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk ikut menjaga keberlangsungan program JKN tidak hanya dengan mendaftarkan semua masyarakat, tapi juga membiayai iurannya. Tahun 2019, pemerintah daerah akan menganggarkan lebih dari Rp 24,6 miliar untuk penerima bantuan iuran (PBI). Ini bisa mengkaver iuran lebih dari 89 ribu jiwa dengan asumsi iuran Rp 23 ribu per jiwa per bulan.   

”Ini sebagai bentuk dukungan nyata pemda untuk ikut bergotong royong membiayai JKN, agar semua tertolong. Kami ingin menularkan kebaikan melalui program JKN,” kata Dadang.     

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah bergerak, meski peraturan daerah belum ditetapkan dan diundangkan. Sosialisasi dan pendataan calon peserta telah dilakukan hingga ke desa-desa. Tujuannya, setelah perda ditetapkan dan dilaksanakan, program JKN yang dibiayai oleh APBD bisa langsung berjalan. Dengan cara di atas, dinkes yakin target UHC pada 1 November 2018 bisa tercapai.  

Meski perda telah disiapkan dan pendataan telah dilakukan, ternyata masih ada kekhawatiran dalam mencapai target UHC akhir tahun 2018. Banyak penduduk yang belum memiliki KTP elektronik, terutama yang tinggal di pelosok. Padahal, KTP menjadi syarat mutlak menjadi peserta JKN.  

Dari total 283.000 penduduk wajib KTP, masih ada 10 persen yang belum punya dokumen kependudukan. Masalah ini pun direspon Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan melakukan perekaman KTP elektronik ke kantor-kantor desa. Bahkan petugas rela datang ke rumah warga yang sedang sakit.    

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotim Agus Suryo Wahyudi optimis perekaman KTP bisa segera dirampungkan. Dalam sehari, disdukcapil dapat melakukan perekaman 150 hingga 300 KTP dengan menggunakan metode jemput bola ke desa-desa. Melalui metode tersebut, petugas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki KTP, terutama untuk kepengurusan jaminan kesehatan.    

Pertumbuhan peserta JKN pun diiringi dengan perbaikan fasilitas kesehatan di 20 puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan. Sebagai contoh, dinkes menjadikan Puskesmas Parenggean sebagai Rumah Sakit Pratama.

RSUD dr Murjani Sampit juga tak lepas dari sentuhan pembangunan. Tahun 2018, Pemkab Kotawaringin Timur menganggarkan dana Rp 149,8 miliar untuk pembangunan gedung bedah sentral dan pelayanan terpadu.    

Wakil Direktur RSUD dr Murjani Sampit dr Yudha menerangkan, proyek tersebut terdiri dari dua gedung yang terkoneksi. Gedung RSUD pada bagian depan akan difungsikan sebagai gedung pelayanan terpadu. Pada lantai satu untuk lahan parkir, lantai dua untuk lobby utama rawat jalan, lantai tiga dan lantai empat difungsikan sebagai ruang poliklinik, dan lantai lima difungsikan sebagai rawat inap serta very important person (VIP) dan very very important person (VVIP).

Sementara, untuk gedung kedua yang merupakan instalasi bedah sentral yang nantinya pada lantai 1 difungsikan sebagai ruang radiologi dan bank darah. Lantai 2 difungsikan sebagai Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang laboratorium, lantai 3 ruang Intensive Care Unit (ICU) dan ruang Hemodialisa (cuci darah) dan lantai 4 difungsikan sebagai gedung bedah sentral dan ruang sterilisasi sentral.  Pembangunan fasilitas ini dilakukan seiring meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap di era JKN.

Tidak hanya pemerintah daerah yang punya komitmen menjaga sustainibilitas JKN. Aliansi Penggerak Industri Usaha Mirko Kecil dan Menengah (API-UMKM) Kotawaringin Timur juga ikut mendorong 200 anggotanya menjadi peserta JKN. Dengan ikut JKN, karyawan yang sakit ditanggung JKN. Pengeluaran pelaku UMKM untuk kesehatan karyawan pun menjadi lebih terukur.   

”Iuran yang harus dibayarkan tidak besar jika dibandingkan dengan manfaatnya. Dengan mengeluarkan sedikit uang layaknya sedekah, peserta JKN ikut andil menularkan kebaikan untuk berjuta sesama,” ujar Ketua API-UMKM Kotawaringin Timur Ahmad Sofyan, Jumat (24/8).      

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sampit Adrielona mengatakan, pemerintah daerah punya peran penting dalam menjaga sustainibilitas program JKN. Di antaranya, memperluas cakupan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.     

”Dukungan tersebut sudah terasa di sejumlah daerah, termasuk Kotawaringin Timur. Kami melihat Pemkab Kotawaringin Timur punya komitmen besar dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan seluruh penduduknya menjadi peserta JKN,” ujar Adrielona kepada Radar Sampit, Senin (22/8).  

Dia menerangkan, BPJS Kesehatan Cabang Sampit membawahi lima kabupaten, yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Hingga 31 Juli 2018, jumlah peserta JKN di Kabupaten Kotawaringin Timur 315.773 jiwa atau 77,11 persen dari total jumlah penduduk, Kotawaringin Barat 180.181 jiwa (73,09 %), Lamandau 61.804 jiwa (77,52 %), Seruyan 106.380 jiwa (73,50 %), dan Sukamara 39.952 jiwa (67,07 %).   

Adrielona berharap kabupaten lain bisa melakukan terobosan-terobosan seperti Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai target UHC. Badan usaha skala besar, UMKM, dan semua masyarakat peserta mandiri juga diminta ikut berperan dalam menjaga keberlangsungan JKN dengan tertib iuran. (***)

=========

Catatan: Artikel ini pernah diterbitkan di Radar Sampit edisi 27 Agustus 2018 dan meraih juara 1 dalam Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan 2018

Butuh Berjuta Cinta untuk Sehatkan Bangsa

Masih banyak warga yang enggan mendaftar program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) secara mandiri karena merasa sehat. Sementara yang sakit berbondong-bondong mendaftar. Ketika sudah sembuh, peserta ogah membayar premi bulanan. Rendahnya cakupan kepesertaan dan minimnya tingkat kolektabilitas iuran ini masih menjadi persoalan besar yang dihadapi BPJS Kesehatan.     

Data BPJS Kesehatan Cabang Sampit yang mencakup Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau, dan Kabupaten Sukamara mencatat, ada 965.601 penduduk yang tersebar di lima kabupaten tersebut. Dari jumlah itu, baru 605.988 penduduk yang terdaftar atau 63 persen. Masih ada 359 ribu jiwa atau 37 persen dari total penduduk yang belum masuk program JKN-KIS.

Sementara tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri (pekerja bukan penerima upah) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Sampit hanya 53,67 persen. Padahal premi JKN-KIS jauh lebih murah dibanding asuransi swasta lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, premi kelas I Rp 80 ribu per orang setiap bulan, kelas II Rp 51 ribu, sedangkan kelas III hanya Rp 30 ribu.  

”Banyaknya tunggakan dari peserta mandiri tidak hanya terjadi di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang  Sampit, tapi juga di seluruh Indonesia. Kolektabilitas hanya 50 sampai 60 persen,” kata Kepala BPJS Cabang Sampit Atulyadi, Jumat (16/6/2017).  

Jumlah peserta JKN dan kolektabilitas iuran harus digenjot agar berimbang dengan biaya pelayanan kesehatan. Sebab, kata Atulyadi, hampir semua penderita katastropik (penyakit berbiaya tinggi) sudah masuk dalam kepesertaan JKN. Dari hasil screening BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia tahun 2016 saja sudah terjaring 5.531 peserta risiko tinggi (diabetes, hipertensi, gagal ginjal, dan jantung koroner).  

Jumlah penderita katastropik memang jauh lebih kecil jika dibanding dengan jumlah peserta JKN yang mencapai 177.443.940, namun duit yang dikeluarkan untuk membiayai peserta yang sakit sangat besar. Sebagai ilustrasi, seseorang yang gagal ginjal butuh cuci darah dua kali per pekan atau delapan kali per bulan. Biayanya mencapai Rp 8 juta per bulan dan harus dilakukan seumur hidup.  Artinya, setiap bulan dibutuhkan sokongan dari 166 peserta sehat dengan asumsi iuran Rp 51 ribu (kelas 2). Lebih besar lagi adalah penyakit jantung dengan biaya operasi Rp 150 juta, sehingga dibutuhkan iuran dari 2.941orang yang sehat dengan asumsi peserta membayar iuran sebesar Rp 51 ribu (kelas 2).  Besaran tarif ini tercantum lengkap dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK  Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Rendahnya kolektabilitas iuran dari peserta mandiri membuat biaya pelayanan kesehatan masih bergantung pada iuran dari pekerja penerima upah (PPU) yang dibayar perusahaan, penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar oleh pemerintah, serta peserta dari kalangan PNS, TNI, Polri, dan BUMN. 

Situs resmi BPJS Kesehatan menyebut, ada 92.020.408 warga miskin yang masuk kategori peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Dengan premi Rp 23 ribu per jiwa, pemerintah menggelontorkan Rp 2,1 trilun per bulan. Sedangkan peserta PBI yang ditanggung pemerintah daerah mencapai 16.871.540 dengan nominal iuran Rp 338 miliar per bulan.  Tak ketinggalan sektor perusahaan swasta juga berkontribusi dalam program JKN-KIS dengan jumlah peserta 24.106.608 jiwa.  

”Perusahaan-perusahaan besar swasta rata-rata sudah mengikutsertakan karyawannya dalam program JKN-KIS,” ujar Atulyadi. 

Kalangan pengusaha pun menyambut baik program JKN. Seperti halnya Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Kotawaringin Timur Susilo. Dia memahami pentingnya prinsip gotong royong dalam program JKN-KIS dengan tertib membayar iuran. Iuran bulanan yang tidak bisa diambil kembali seperti halnya asuransi lain pun tak menjadi soal. Baginya, program JKN-KIS sebagai bentuk gotong-royong dalam mewujudkan bangsa yang sehat.   

”Ketika kita sedang sehat, memang tidak merasakan memanfaatkan layanan JKN secara langsung. Tapi ini kewajiban warga negara yang baik. Selain untuk antisipasi kalau-kalau harus berobat dengan biaya yang cukup besar, iuran yang dibayarkan setiap bulannya merupakan bentuk gotong royong kita dalam membantu peserta JKN yang sedang sakit,” kata pengusaha sukses di bidang jasa konstruksi ini, Kamis (29/6/2017).

Selain mendaftarkan dirinya dan keluarga sebagai peserta mandiri, Susilo juga mendaftarkan 800 karyawannya dalam program JKN. Dia berpandangan, mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program JKN-KIS bukan hanya untuk menunaikan amanah  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, tapi juga demi kepentingan perusahaan dan pekerja.  JKN memberikan akses layanan kesehatan kepada pekerja sehingga dapat meningkatkan kesehatan pekerja dan mendukung produktivitas kerja.

”Sebelum ikut program JKN, perusahaan kami harus menanggung biaya pengobatan ketika ada karyawan sakit. Sekarang, karyawan yang sakit ditanggung JKN. Pengeluaran perusahaan untuk kesehatan karyawan menjadi lebih terukur. Ini juga sebagai wujud cinta kami kepada pekerja maupun program JKN,” kata Susilo yang juga Direktur Grahacipta Silo Group ini.  

Sebagai bentuk dukungan terhadap program JKN, Kadin Kabupaten Kotawaringin Timur juga menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan untuk sosialisasi program JKN kepada ribuan pelaku usaha.

”Kalangan pengusaha perlu tahu pentingnya program JKN maupun sanksi bagi yang tidak ikut program JKN. Satu contoh sanksinya, tidak mendapat layanan publik berupa perizinan maupun perpanjangan izin,” ujarnya.  

Susilo berharap kesadaran dalam mendukung program JKN tidak hanya dari perusahaan swasta dan pemerintah, tapi juga kalangan pekerja bukan penerima upah (peserta mandiri). ”Namanya gotong royong, semua elemen masyarakat harus terlibat. Butuh jutaan cinta untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat,” cetus Susilo.   

Kepatuhan dalam menjalankan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial juga ditunjukkan oleh Musirawas. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini mendaftarkan 4.673 pekerja dalam program JKN. ”Sebagian karyawan belum ikut karena belum punya e-KTP. Itu saja kendala kami,” kata Senior Manajer Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Musirawas Group Junta Marhaendra, Kamis (29/6/2017).  

Dia juga mengakui anggaran kesehatan yang dikeluarkan perusahaan lebih besar sejak mengikuti program JKN. Sebab, sebelum ikut JKN, Musirawas hanya menanggung biaya pekerja yang sakit di klinik perusahaan. Kini, perusahaan harus  membayar iuran JKN untuk seluruh pekerja.  

”Bagi kami, tidak masalah pengeluaran lebih besar. Inilah gotong royong, yang sehat menolong yang sakit. Apalagi undang-undang mengamanahkan bahwa semua warga harus masuk JKN, tanpa kecuali,” ujarnya.  

Dukungan Musirawas terhadap program JKN-KIS tidak hanya diwujudkan dengan mendaftarkan para pekerja, tapi juga menjadikan dua klinik milik Musirawas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Layananannya berupa rawat jalan dan rawat inap. Klinik perusahaan ini juga melaksanakan pengelolaan penyakit kronis (prolanis) dan berbagai program yang digagas BPJS Kesehatan. Layanan FKTP ini dibiayai dari iuran peserta yang diwujudkan dalam dana kapitasi.    

Dilihat dari realisasi biaya pelayanan kesehatan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Sampit hingga 30 April 2017 telah mencapai Rp 47,6 miliar atau 29,5 persen dari alokasi anggaran selama 2017 sebesar Rp 161,4 miliar. Pelayanan kesehatan ini terdiri dari rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, serta promotif/preventif. Sedangkan secara nasional, alokasi biaya pelayanan kesehatan tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp 86 triliun.

Dengan biaya pelayanan kesehatan sebesar itu, dibutuhkan kesadaran dan keikhlasan seluruh masyarakat Indonesia untuk ambil bagian dalam membangun bangsa yang sehat. Kesadaran bergotong royong yang diwujudkan dengan tertib iuran mutlak diperlukan demi menjaga keberlangsungan program JKN-KIS. (***) 

=============== 

Catatan: Artikel ini pernah diterbitkan di Radar Sampit edisi 30 Juni 2017 dan meraih juara harapan dalam Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan 2017.  

Merajut Solidaritas melalui Program JKN-KIS

Prinsip gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dipahami betul oleh Kussudiyono. Terbukti, warga Jalan S Parman Sampit yang menjadi peserta mandiri JKN-KIS ini selalu taat membayar iuran, meski masih sehat walafiat. Dia pun mengikhlaskan premi bulanan yang tidak bisa diambil kembali, seperti layaknya asuransi swasta lain. Baginya, program JKN-KIS sebagai bentuk gotong-royong dan solidaritas di bidang kesehatan.  

”Peserta JKN yang kebetulan tidak pernah memanfaatkan layanan JKN karena sehat, tidak perlu merasa rugi. Rajin membayar iuran setiap bulan bukanlah pekerjaan sia-sia. Selain untuk antisipasi kalau-kalau harus berobat dengan biaya yang cukup besar, iuran yang dibayarkan setiap bulannya merupakan bentuk solidaritas terhadap sesama peserta JKN yang sedang sakit,” kata Kussudiyono yang juga pengusaha warung kelontongan di Sampit, Kamis (15/9/2016).

Hal senada disampaikan Widodo, Manajer Keuangan dan Umum PT Sampit Putra Perdana. Perusahaan penerbitan tempatnya bekerja mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program JKN-KIS bukan hanya untuk menunaikan amanah  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tapi juga demi kepentingan perusahaan dan pekerja.   

”Sebelum ikut program JKN, perusahaan kami harus menanggung biaya pengobatan ketika ada karyawan sakit. Sekarang, karyawan yang sakit ditanggung BPJS. Pengeluaran perusahaan untuk kesehatan karyawan menjadi lebih terukur,” terang Widodo di ruang kerjanya, Kamis (15/9).

Meski pengobatan karyawan ditanggung BPJS, perusahaannya tetap menginginkan seluruh karyawan sehat dan produktif. Caranya, dengan mengagendakan olahraga rutin bagi karyawan berupa futsal setiap akhir pekan. Tak hanya itu, pihaknya juga menyelenggarakan senam rutin di Taman Kota Sampit setiap Minggu pagi untuk karyawan dan masyarakat umum.  

Setiap Minggu pukul 05.00 WIB, crew senam sudah menyiapkan sound system, panggung, sekaligus instruktur. Semua biaya operasional senam yang mencapai Rp 1 juta ditanggung PT Sampit Putra Perdana. Pengeluaran mingguan ini sebanding dengan antusiasme warga Sampit dan sekitarnya yang selalu memadati kawasan Taman Kota Sampit untuk ikut senam.

”Ini sebagai upaya kami menyehatkan karyawan dan masyarakat umum, sekaligus sebagai bentuk gotong royong kami dalam program JKN-KIS, selain iuran bulanan kepada BPJS,” ujar Widodo. 

Sementara itu, bagi mereka yang didera penyakit, kehadiran progam JKN-KIS bak dewa penolong yang memberi harapan kesembuhan. Apalagi preminya terjangkau tanpa mempertimbangkan sehat atau sakit, muda maupun tua. Seperti yang dirasakan pasangan suami istri Fery dan Anifah, warga Sampit. Putri pertama mereka, Fiona Puspita Sari, menderita thalassemia; suatu penyakit kelainan darah yang menyebabkan sel darah merah tidak berfungsi secara normal.   

Fiona diketahui menderita thalassemia sejak usia 4 bulan. Sejak saat itu hingga kini usianya 10 tahun, Fiona harus menjalani transfusi tiga hingga empat kantung darah golongan AB setiap bulan dan minum obat saban hari. Harga per kantong darah Rp 360 ribu, belum termasuk biaya jasa perawatan rumah sakit.

”Fiona juga harus minum dua pil exjade 250 mg setiap hari. Dulu kami beli di Jawa Rp 100 ribu per butirnya. Pokoknya, biaya pengobatan tak kurang dari Rp 5 juta per bulan,” kata Anifah saat ditemui Radar Sampit di rumahnya, Gang Panglima Balai, Jalan Muchran Ali, Sampit, Kamis (15/9).

Sebelum ada BPJS, dia hanya menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan keringan berobat. Namun ketika kondisi Fiona memburuk dan harus dirujuk ke Jawa, SKTM tidak berlaku lagi. Mau tak mau, dia harus merogoh kantong pribadi.

”Fional pernah dirujuk ke Rumah Sakit dr Sarjito Yogyakarta. Di sana, uang Rp 25 juta habis,” kata perempuan yang berdagang makanan di kantin SMKN 1 Sampit ini.

Sejak adanya BPJS pada 2014, dia mendaftar program JKN sebagai peserta mandiri kelas II. Iurannya kini Rp 51.000 per orang. ”Sejak ada program JKN, beban kami jauh berkurang. Kini kami bisa menyandarkan harapan  hidup anak kami kepada BPJS Kesehatan. Soal jumlah iuran bulanan, itu tidak ada apa-apanya dibanding manfaat yang kami dapatkan. Apalagi pengobatan thallasemia ini harus dilakukan seumur hidup,” kata Anifah seraya memangku Fional di barak yang di kontraknya Rp 400 ribu per bulan.

Manfaat program JKN juga dirasakan oleh Cicie. Dia harus berjuang merawat anaknya yang berkebutuhan khusus. Setiap bulan harus menjalani terapi di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani Sampit. Bahkan dia juga pernah merujuk anaknya ke RS Cipto Mangunkusumo Jakarta selama satu bulan.   

Sampai sekarang, kata Cicie, anaknya membutuhkan perlakukan khusus. Tidak boleh kena debu, asap, bising, maupun angin kencang. Sedikit saja lengah dalam pengawasan, pasti ke rumah sakit. ”Kalau bukan peserta JKN-KIS, dari mana kami membayar semua itu,” kata pegawai negeri yang bertugas di SMKN 4 Sampit ini.

Tak hanya itu, sewaktu melahirkan anak pertama, Cicie harus menjalani operasi caesar. Hal serupa terjadi pada kelahiran anak keduanya. Beruntung dirinya saat itu menjadi peserta Askes. ”Sejak namanya PT Askes hingga kini menjadi BPJS Kesehatan, saya selalu dibantu. Semua layanan kesehatan yang saya dapatkan, ditanggung BPJS,” kata Cicie.

Kasus di atas merupakan sedikit contoh betapa pentingnya gotong-royong dan membangun solidaritas di bidang kesehatan; yang sehat membantu yang sakit. Namun, persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan saat ini cukup pelik. Masih banyak warga yang enggan mendaftar secara mandiri karena masih merasa sehat. Sementara yang sakit berbondong-bondong mendaftar JKN. Ketika sudah sembuh, menunggak premi bulanan. Hal ini mengakibatkan sirkulasi keuangan BPJS Kesehatan tidak berimbang.  

”Orang-orang yang sehat kebanyakan menunda daftar karena mereka merasa belum membutuhkan. Hal ini membuat pendapatan dan pembiayaan kita tidak seimbang,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sampit Atulyadi.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Sampit, tingkat kolektibilitas iuran peserta mandiri di Kabupaten Kotawaringin Timur per September sebesar 61,3 persen atau Rp 6,2 miliar. Tunggakannya Rp 3,8 miliar. Padahal premi JKN-KIS jauh lebih murah dibanding asuransi swasta lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, premi kelas I Rp 80 ribu per orang setiap bulan, kelas II Rp 51 ribu, sedangkan kelas III hanya Rp 30 ribu.

Dengan mengeluarkan sedikit uang layaknya sedekah, peserta JKN-KIS yang kini mencapai 168.807.302 jiwa ikut andil memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan bangsa. Kesadaran bergotong royong dan rasa solidaritas yang diwujudkan dengan tertib iuran juga dapat mencegah ketimpangan sirkulasi keuangan BPJS Kesehatan. Dampak ikutannya, 25.654 provider JKN-KIS bisa maksimal memberikan layanan bagi peserta.   

=====================  

Catatan: Artikel ini pernah diterbitkan di Radar Sampit edisi 17 September 2016 dan meraih juara 1 dalam Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan 2016.  

Hasto, Sang Pelaut yang Kini Menjadi Pilot

Ganti Haluan karena Empat Saudara Kandungnya Jadi Pilot

Hasto Atmardi Palwono adalah anak ke delapan dari sembilan bersaudara. Meski awalnya hanya dari keluarga sederhana di Ambarawa, dia dan empat saudaranya bisa menjadi pilot. Bahkan enam keponakan dan dua sepupunya juga mengikuti jejak pendahulunya, yakni menjadi pilot.

Karir Hasto cukup berliku. Usai lulus SMU, dia masuk Pendidikan dan Latihan Penerbangan (PLP) Curug angkatan 43 (sekarang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia), namun tidak selesai. Pria asal Ambarawa, Semarang, ini lantas masuk sekolah pelayaran di Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP) Semarang dan akhirnya menjadi pelaut.

Melihat kehidupan empat kakaknya yang berprofesi sebagai pilot cukup menjanjikan, dia pun banting setir dengan masuk ke Deraya Flying School tahun 1990. “Saya melihat kakak-kakak saya yang jadi pilot, ekonominya cukup bagus. Saya ganti halauan dari pelayaran ke penerbangan. Lagi pula saat itu sedang booming penerbangan,” ucap Hasto.

Setelah lulus di Deraya Flying School, dia lantas mendapatkan beasiswa dari Bouraq untuk mengambil Commercial Pilot License (CPL) di Juanda Flying School.

Saat ditemui Radar Sampit di Bandara Juanda Surabaya, Senin (15/6), dia mengaku bangga dengan keberhasilan yang dicapai keluarganya. Empat kakaknya yang menjadi pilot adalah Capt. Bambang Triyogo (57), Capt. Wahyu Djoko Triyono (55), Capt. Gentur Djoko Sadhono (53), dan Capt. Imbuh Sasmito Yuwono (48).

Bambang merupakan anak kedua yang memulai karir di Pelita Air Service, lalu ke Gatari Air, Indonesia Air Transport (IAT), dan saat ini di Airfast. Sedangkan Wahyu Djoko (anak ketiga) setelah menyelesaikan PLP Curug angkatan 29 tahun1978, bergabung dengan Dirgantara Air Service, lalu pindah ke Airfast sejak 1992 hingga sekarang. Sementara Gentur (anak kelima) menjadi taruna PLP Curug angkatan 31 tahun 1980, namun tidak selesai. Lantas Gentur memulai karir di Pelita Air Service sebagai pramugara tahun 1982 sambil menjalani pendidikan PPL di Deraya Flying School dan CPL di Juanda Flying School. Setelah lulus, Gentur tetap di Pelita Air Service.

Sedangkan track record Imbuh Sasmito (anak ketujuh) hampir mirip dengan Hasto, yakni mengawali karir sebagai pelaut. Pria yang sempat berlayar selama enam tahun ini banting setir ke Deraya Flying School pada tahun 1994, lalu mendapatkan beasiswa dari Merpati untuk mendapatkan CPL Multi Engine di New Zealand. Kini Imbuh Sasmito menjadi pilot Boeing 737-900ER di Lion Air. ”Kalau kumpul, ya jadi keluarga pilot,” ucap Hasto sambil menunggu penumpang Kalstar tujuan Sampit boarding di Bandara Juanda.

Kalau dilihat dari latarbelakang keluarga, ayah Hasto hanya sebagai mantri kesehatan di desa yang menyambi menggarap sawah. Sementara ibunya membantu ekonomi keluarga dengan cara berjualan. Dengan keadaan seperti ini, Suharlan (alm) dan Siti Mariyah (alm) hanya mampu menyekolah sembilan anaknya (tujuh pria dan dua perempuan) hingga tingkat SMU. Selepas itu, anak-anaknya berpikir keras mencari sekolah yang dibiayai Negara.

Kisah keluarga pilot ini pun diawali oleh kakak nomor dua, yakni Capt. Bambang Triyogo. Sedangkan kakak sulung, Gatot Budisutopo, memilih menjadi polisi melalui Akademi Kepolisian lulusan tahun 1971. Sebenarnya Bambang sempat mengikuti jejak si sulung dengan masuk AKABRI, namun Bambang memilih berkarir di penerbangan sipil dan mengikuti pendidikan di Akademi Penerbangan Indonesia (API) di Curug.

Dari Bambang Triyogo inilah profesi pilot menurun ke adik-adiknya, termasuk Hasto Atmardi Palwono. Saat menjadi pilot sejak 2003, Hasto juga sempat berpindah-pindah maskapai penerbangan. Mulai dari pilot Bouraq, Bali Air, Adam Air, Lorena, Sriwijaya Air, hingga saat ini menjadi pilot Kalstar jenis Boeing 737-900.

Setiap hari dia menerbangi rute Jakarta-Sampit-Surabaya-Sampit-Jakarta-Pangkalan Bun-Semarang-Pangkalan Bun-Jakarta. Sebanyak empat bandara dia sianggahi setiap hari, yakni Sampit, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Pangkalan Bun. Dari lima bandara tersebut, Bandara H Asan Sampit yang levelnya paling bawah.

”Jika Dibanding antara Bandara H Asan Sampit dengan Bandara Iskandar Pangkalan Bun, jelas lebih unggul Pangkalan Bun. Di Sampit runwaynya pendek, tapi cukup juga. Landing malam hari juga belum bisa di Sampit,” kata pria yang telah memiliki 14 ribu jam terbang di Boeing ini.

Selain keterbatasan sarana Bandara H Asan Sampit, Hasto juga mengungkapkan kendala yang dihadapi di Sampit setiap pagi, yakni kabut asap. Bandara H Asan sering kali diselimuti asap kebakaran lahan saat pagi hari di musim kemarau. Kalstar dari Jakarta nomalnya tiba di Sampit sekitar pukul 07.15 WIB, namun seringkali terlambat (delay) karena kabut asap.

”Pernah juga sudah di atas Sampit, karena ada kabut asap harus mendarat di Banjarmasin. Setelah agak siang, asap di Sampit biasanya hilang tersapu angin,” ungkap pria kelahiran Tegal, 5 Maret 1966 ini.

Hasto juga menceritakan rutinitas yang penuh kedisiplinan.

Mulai bangun pukul 03.00 dini hari, Hasto berangkat dari rumahnya ke Bandara Soekarno-Hatta pukul 03.30 WIB. Sebagai Kapten dia harus memberi contoh kedisiplinan terhadap para anak buahnya. Jika berangkat kerja terlambat, maka akan berdampak panjang, yakni terjadi keterlambatan beruntun di delapan jadwal penerbangan Kalstar.

Pengalaman mendebarkan pun pernah dia alami saat menerbangkan pesawat HS 748 di Manado. Pesawat baling-baling yang dia piloti, mesinnya mati satu sehingga penumpang panik. ”Penumpang tahu saat mesin mati, karena baling-balingnya berhenti,” ungkap suami dari Titin Syahrawati ini.

Sebenarnya, lanjut bapak dua anak  ini, dengan satu mesin pesawat masih bisa terbang dan mendarat dengan baik. “Tapi namanya penumpang tahu mesin mati satu, pasti heboh,” kisahnya.

Dia juga pernah mengalami mati satu mesin saat menerbangkan Boeing 737-200 di Manado. Namun penumpang tetap tenang karena tidak tahu bahwa satu mesin mati. ”Mesin Boeing tidak kelihatan saat mati, beda dengan pesawat baling-baling,” kata Hasto seraya menuju ruang pilot untuk bersiap-siap take off dari Bandara Juanda menuju Sampit. (yit)

Biodata
Nama: Hasto Atmardi Palwono

TTL   : Kendal, 5 Maret 1966

Pendidikan:
PPLP Curug Angkatan 43

BPLP Semarang

Deraya Flying School

Juanda Flying School

Karir:

Pilot Bouraq

Pilot Bali Air

Pilot Adam Air

Pilot Lorena

Pilot Sriwijaya Air

Pilot Kalstar Aviation

dr. Faisal, Pemanfaat Energi Alternatif Ramah Lingkungan

Memutus Aliran PLN saat Beban Puncak

Ketika listrik dari PLN padam, kebanyakan orang akan ngomel, namun hal ini tidak berlaku bagi Faisal Novendra Cahyanto. Dokter yang kini bertugas sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sampit ini justru sering memutus aliran listrik PLN di rumahnya saat beban puncak, antara pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.

Faisal selalu memutus pasokan PLN di rumahnya saat beban puncak bukan karena tidak mampu bayar tagihan listrik, tapi karena lebih memilih energi alternatif yang ramah lingkungan, yakni memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kini, tagihan rekening listrik yang dia bayar hanya Rp 800 ribu per bulan atau turun drastis dari sebelum menggunakan PLTS yang mencapai Rp 1,6 juta per bulan. ”Ada penghematan sebesar Rp 50 persen,” kata Faisal.

Faisal memakai 10 solar cell (panel penangkap sinar matahari) yang dipasang di atas genting. Setiap panel mampu menyerap energi elektromagnetik sinar matahari sebesar 100 Watt per jam. Dengan memasang 10 solar cell maka mampu menghasilkan 1000 Watt per jam.

”Harga keping solar cell berbeda-beda, tergantung merk. Kurang lebih Rp 3 juta setiap kepingnya,” kata pria yang hobi otak atik elektronik ini.

Untuk menyimpan energi hasil PLTS, dia menggunakan accu dengan kapasitas kurang lebih 4.000 Watt. Sebelum dialirkan ke rumah, arus DC dari accu lebih dulu diubah menjadi arus AC menggunakan inverter sinus wave. ”Ini semua saya rangkai sendiri. Saat listrik PLN mati, bisa otomatis berganti ke PLTS,” katanya.

Menurutnya, toko elekronik di Sampit sudah banyak menjual solar cell. Namun kebanyakan teknologi ini baru dimanfaatkan untuk pasokan listrik gedung walet yang jauh dari jangkauan listrik. Sedangkan rumah tangga masih jarang yang menggunakan PLTS.

Sebenarnya, kata Faisal, dunia sudah mulai mengarah ke energi alternatif ini. Ketergantungan pada bahan bakar fosil diprediksi hanya akan membuat umat manusia terjerumus lebih jauh dalam ”penyiksaan” bumi. Sedangkan penundaan hanya akan membuat Indonesia kian tertinggal dan semakin bergantung pada negara maju.

Pria berambut putih ini yakin bahwa cahaya mataharilah yang akan menjadi jalan keluar dari krisis energi. Kelak jalan ini akan memberikan dampak positif yang luas pada perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Menurut suami dr Retno Budhi Purwaningrum ini, ada keuntungan mendasar dari pengembangan PLTS. Indonesia sebagai negara kepulauan tentu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan listrik jika selalu bergantung pada bahan bakar fosil. Selain harganya terus merayap naik, biaya distribusinya juga sangat tinggi. Memang masih ada pilihan lain, seperti energi panas bumi. Namun, penyebaran sumber panas bumi tidak merata. Belum lagi dengan model pembangkitan terpusat akan sangat mahal jika harus membangun jaringan kabel dan peralatan lainnya. Beda dengan PLTS yang hanya membutuhkan sinar matahari yang berlimpah ruah dan sangat mudah dibuat dalam skala mini 50-100 watt untuk dipasang di setiap rumah.

Ada dua alasan utama yang menjadi dasar bahwa dunia ini mau tidak mau harus beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan (renewable energy). Alasan pertama adalah ketersediaan bahan bakar itu sendiri. Bahan bakar fosil dalam bentuknya sebagai minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah hasil dari proses jutaan tahun di dalam perut bumi. Alasan kedua, yang lebih penting lagi, adalah polusi akibat pembakaran bahan bakar fosil, yang menghasilkan karbon dioksida. Gas rumah kaca (GRK) yang mencemari bumi menjadi tersangka utama perubahan iklim (climate change) yang menyebabkan manusia memasuki kondisi alam yang kritis.

Menurut lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gajahmada (UGM) ini, Negara maju akan terus berkembang menjadi lebih ”hijau”. Indikasinya ke sana sudah dapat dilihat dalam bagaimana negara-negara maju dapat mengembangkan berbagai sumber energi alternatif terbarukan. Lihat saja bagaimana mobil-mobil hibrid laku keras di sana. Berbagai peralatan elektroniknya dibuat sangat efisien dalam mengonsumsi energi.

”Di sinilah letak kesenjangan antara Indonesia dan negara maju yang dapat menyebabkan makin lama makin tertinggal. Kita tampaknya juga harus menyadari bahwa sumber bahan bakar fosil yang selama ini kita nikmati adalah pinjaman dari anak cucu kita. Jangan sampai kita habiskan. Apa mau, kita nanti dihujat anak cucu kita karena terus terusan menjual bahan bakar fosil,” tutup dokter yang juga hobi menembak ini. (yit)